Green Party

Sehari, Empat Parpol Berkampanye

2009-03-13T17:43:00.000-07:00

TULUNGAGUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung, menetapkan sehari empat partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 di Kabupaten Tulungagung, untuk berkampanye terbuka yang diefektifkan setelah hari pertama masa kampanye, 16 Maret mendatang.Hal ini disampaikan Anggota Divisi kampanye dan hubungan antar lembaga KPU Tulungagung Nyadin, S.Ag, Rabu (04/03). Menurut Nyadin, penentuan jadwal kampanye berdasarkan himbauan KPU Pusat dan Propinsi Jatim, yang telah mendapatkan kesepakatan bersama KPU dan pengurus parpol di Kabupaten Tulungagung.

Sebelumnya, KPU mendapatkan dua opsi aturan main dan segi teknis pelaksanaan terbuka parpol saat berkampanye. Yang pertama, pembagian jadual main kampanye dengan berdasar pembagian parpol per daerah pilihan (dapil) di kabupaten.
Namun, ketua KNPI Kabupaten Tulungagung itu menilai, cara ini dinilai tak efektif, sekaligus merepotkan KPU, Panwaslu serta petugas Kepolisian sebagai tim keamanan, melihat banyaknya caleg yang melakukan kampanye terbuka, dari setiap dapil yang ada. Di Tulungagung, terdapat 19 kecamatan yang terbagi atas 5 dapil.

Sementara opsi kedua, jadual kampanye ditentukan berdasar aturan main KPU Pusat, dengan pembagian 4 parpol yang melakukan kampanye dalam perharinya. Penentuan ini, juga tak mempergunakan cara no urut parpol peserta pemilu. Karena opsi kedua didukung oleh sejumlah pihak, termasuk para caleg, KPU akhirnya memutuskan memakai cara ini.

“Melihat tim pengawas kampanye yang tak sebanding dengan keberadaan caleg yang jumlahnya mencapai 596 orang, cara kedua jelas merepotkan. Akhirnya kita mementukan opsi kedua,”tambahnya.
Lanjut Nyadin, untuk masa kampanye terbuka dapat dimanfaatkan caleg selama 21 hari, terhitung tanggal 16 Maret hingga 9 April. Melihat jumlah hajatan Pemilu di Tulungagung hanya diikuti 34 parpol, sepanjang 3 minggu para caleg hanya dijatah maksimal dua kali berkampanye. Untuk hari kedua masa kampanye (hari pertama berlaku kampanye bersama parpol), KPU menentukan partai dari PKNU, Gerindra, PAN, dan PBR sebagai parpol yang berkampanye dihari perdana. Disusul PKB, PNI Marhaenisme, PPNUI, dihari berikutnya.”Karena hari ketiga ada parpol yang tidak berpartisipasi di Tulungagung dengan no urut dua, jadi hanya diikuti tiga partai,” ujarnya.n.ryn

Karding : PKB Yakin Mampu Raih 20 % suara

2009-02-25T08:16:00.000-08:00

“PKB yakin mampu raih 20 % suara, dan bisa usung capres sendiri, namun kalaupun tidak tercapai, PKB siap koalisi dengan partai manapun, yang jelas DPP-PKB menghendaki koalisi permanent dan kemungkinan itu bisa terwujud pasca pemilihan legislatif “, katanya saat dihubungi via telephone (19/02/2009).

Seperti diketahui sebelumnya , MK memutuskan syarat pengajuan calon presiden (capres) Pemilu 2009. Majelis hakim MK yang dipimpin Mahfud MD mengukuhkan syarat atau ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden seperti tertera dalam Undang-Undang (UU) No 42/2008 tentang pemilihan Presiden (Pilpres). Berdasarkan keputusan tersebut calon presiden dan wakil presiden yang akan diajukan harus memenuhi syarat dukungan partai politik atau gabungan parpol minimal 20 % kursi DPR atau 25 % perolehan suara sah secara nasional.

Putusan tersebut dikeluarkan lantaran adanya pemohon beberapa parpol dan Saurip Kadi yang sudah mendeklarasikan diri sebagai capres independen.yang memperkarakan UU No 42/2008 pasal 9 dan pasal 3 ayat (5) tentang UU Pilpres dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

“Kami menyatakan menolak permohonan pemohon I (Saurif Kadi), pemohon II ( Partai Bulan Bintang), dan para pemohon III (Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia Sejahtera,Partai Buruh, Partai Republika Nusantara, untuk seluruhnya”, demikian ungkap Mahfud MD saat membacakan putusannya di ruang siding MK. (rif/sumber:Sindo)

Calon Legislatif PKB Tulungagung

2009-02-25T06:53:00.000-08:00

DAFTAR CALON TETAP (DCT)
ANGGOTA DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA PEMILU 2009

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

13

Daerah Pemilihan Tulungagung 1

Daerah Pemilihan Tulungagung 2

Daerah Pemilihan Tulungagung 3

Daerah Pemilihan Tulungagung 4

Daerah Pemilihan Tulungagung 5

KPU Kirim Surat Peringatan

2009-02-21T12:02:00.000-08:00

TULUNGAGUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung tidak ingin dianggap macan kertas. Karena itu lembaga penyelenggara pemilu tersebut menindak lanjuti hasil rekomendasi panitia panwas (panwas) setempat terkait pelanggaran kampanye yang dilakukan salah satu caleg. KPU telah mengirim surat peringatan kepada caleg yang menggunakan fasilitas balai desa untuk sosialisasi dan minta dukungan kepada masyarakat setempat. “Kami sudah kirim surat peringatan ke caleg yang bersangkutan,” ungkap Ketua Divisi Kampanye KPU Tulungagung Nyadin saat ditemui Ratu kemarin.

Menurut Nyadin, KPU berani mengirim surat peringatan ke caleg tersebut, karena rekomendasi dari panwas menyatakan caleg yang bersangkutan itu jelas-jelas melanggar. Yakni memakai balai desa untuk sosialisasi atau kampanye. Hal itu bertentangan dengan UU tentang kampanye. Yaitu ketika kampanye tidak diboleh memakai fasilitas pemerintah termasuk balai desa, selain itu tempat ibadah, dan sekolah. “Yang terjadi caleg itu berani memakai balai desa untuk kampanye, ini jelas pelanggaran,” katanya.
Nyadin menyatakan, pelanggaran yang dilakukan caleg tersebut, masuk kategori pelanggaran administrasi. Karena, hanya memakai fasilitas pemerintah, tidak melakukan money politics. Karena sifatnya administrasi maka KPU mempunyai kewenangan untuk memperingatkan. “Itu tugas kami, kalau sudah menyangkut money politics maka itu tindak pidana, berarti yang menangani adalah polisi,” ujarnya.
Ketika disinggung apakah ada temuan pelanggaran lain? Nyadin melanjutkan, untuk sementara masih satu. KPU belum menerima surat rekomendasi dari panwas. “Saya berharap para caleg tidak melakukan pelanggaran kampanye, karena dengan mereka melanggar masyarakat tidak akan simpatik lagi, kondisi ini tentu merugikan mereka sendiri,” jelasnya.
Seperti diberitakan, panwas menemukan pelanggaran kampanye salah satu caleg yakni mensosialisasikan di balai desa. Selain itu, caleg tersebut juga meminta dukungan dari tokoh masyarakat setempat. (and)

Boleh Beri Hadiah kepada Pemilih

2009-02-21T12:01:00.000-08:00

TULUNGAGUNG - Banyak cara untuk mengurangi angka golput pada pileg mendatang, seperti yang diwacanakan KPU Tulungagung. Komisi penyelenggara pemilu ini memperbolehkan Kelompok Panitia Pemungkutan Suara (KPPS), PPK dan PPS di setiap Tempat Pemungkutan Suara (TPS) memberikan door prize atau hadiah kepada pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Hal itu diungkapkan Ketua KPU Tulungagung Maksun Thohir.

Menurut Maksun, jika memang ada TPS yang memberikan hadiah kepada pemilih yang menggunakan hak pilihnya itu sah-sah saja. Asalnya, yang melakukan itu adalah penyelenggara pemilu dan biaya yang didapat bukan berasal dari partai atau caleg. “Pokoknya tidak ada pesan sponsor tidak masalah,” ujarnya.
Namun, perlu diketahui KPU Tulungagung tidak memiliki dana untuk memberikan hadiah kepada masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Sebab, KPU pusat tidak menganggarkan hal tersebut. “Jika memang KPPS, atau PPS berswada sendiri silakan, tapi jangan ada pesan sponsor sama sekali,” katanya.
Ketika ditanya, bagaimana kalau pemkab memberikan dana untuk hadiah? Maksun mempersilahkan. “Kami tidak masalah, yang jelas kalau minta dari kami tidak mungkin,” ujarnya.
Maksun menambahkan, apabila nanti yang dilakukan PPK, PPS dan KPPS memberikan hadiah ke pemilih, sama sekali tidak melanggar aturan main. “Justru langkah ini demi mengurangi golput,” katanya. (and)

Kurangi Angka Golput, Sosialisasi Bersama

2009-02-21T12:00:00.000-08:00

TULUNGAGUNG - Banyaknya lembaga survey dan LSM yang memprediksi jumlah golput bakal tinggi pada pileg mendatang, membuat Pemkab bersama KPU Tulungagung tergerak. Kemarin Rabu (04/2), sekitar 750 warga terdiri dari seluruh caleg, ketua parpol beserta tokoh agama dan LSM berkumpul di pendapa Kongas Arum Kusumaning Tulungagung. Tujuannya mencanangkan gerakan nasional sosialisasi pemilu 2009.

Sosialisasi yang dimulai pukul 19.00 sampai 23.00 itu juga dihadiri panwaslu, lurah dan kades-Tulungagung. Menurut Kepala Bakesbang Linmas Tulungagung, Heri Setiawan, sosialisasi ini bertujuan mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2009 untuk memilih wakil rakyat DPR RI, DPRD, dan DPD.
Selain itu, dengan adanya sosialisasi secara serempak ini, mengurangi jumlah masyarakat untuk golput. “Ini kami lakukan agar partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya semakin tinggi,” katanya.
Hal senada juga diungkapkan, Bupati Tulungagung Ir Heru Tjahjono, MM, pihaknya meminta seluruh masyarakat baik pemilih, maupun caleg untuk tetap menjaga kondisi di Tulungagung tetap kondisif seperti ini baik pra maupun pasca coblosan nanti.
Selain itu Heru menyatakan, Pemilu tahun di Tulungagung banyaknya diikuti partai politik. Tidak hanya itu, terjadi perubahan yang cukup mendasar pada coblosan nanti. Pada 9 April mendatang, masyarakat tidak lagi mencoblos tetapi mencontreng atau mencawang. Adanya perubahan ini tentu banyak pihak khawatir tingkat kesalahan tinggi dalam menggunakan hak pilihnya. “Maka dengan adanya sosialisasi itu agar dapat mempercepat Informasi dan pemahaman yang benar terutama tata cara pemberian suara di TPS,” katanya.
Bupati Heru sebelum mengakhiri sambutannya, dengan menyampaikan Motto Pemilu 2009 Tulungagung. Yakni Guyub rukun sifatku, sukses Pemilu 2009 harapanku, bangun Tulungagung dan Indonesia tetap bersatu.
Dalam acara tersebut, Kapolres Tulungagung AKBP Bambang Sunarwibowo juga memberikan penjelasan tentang system pengamanan yang dilakukan oleh jajarannya. Diantaranya, mulai dari jumlah anggota Polres Tulungagung yang ada, akan di terjunkan untuk mengamankan pelaksanaan Pemilu.
Kapolres juga mengingatkan, agar anggota Polri, TNI, dan PNS tidak menjadi juru kampanye karena hal itu dilarang oleh Undang-undang. Sementara itu, ketua KPUD Drs. Maksun Thohir lebih banyak menyampaikan tentang tata cara pemberian suara yang sah dan tidak sah. (tri)

sumber = radar tulungagung

Tak Ada Toleransi Caleg Pasang di Pohon

2009-02-21T11:58:00.001-08:00

TULUNGAGUNG - Peraturan KPU nomor 2/2009 tentang Pemasangan Alat Peraga dan Perda nomor 5 tentang Pemasangan Spanduk dan Banner di Tulungagung tidak mampu berjalan maksimal. Indikasinya, masih saja ditemukan banner calon legislatif (caleg) yang dipaku di pohon di pinggir jalan protokol yang seharusnya bebas dari alat peraga.
“Seharusnya hal itu tidak terjadi lagi. Seluruh pengurus parpol peserta pemilu di Tulungagung kan menyatakan siap melaksanakan peraturan KPU dan perda tersebut,” ungkap anggota Panitia Pengawas (Panwas) Tulungagung M Nafik saat ditemui di kantornya kemarin.

Menurut Nafik, berdasar hasil sosialisasi yang dilakukan antara panwas, KPU dengan 34 pengurus parpol peserta pemilu di Tulungagung, sepakat mentaati peraturan KPU dan perda nomor 5.
Dengan kesepakatan tersebut, berarti sudah tidak ada alasan lagi bagi caleg untuk memasang atau memaku banner di pohon dan di 13 titik yang bebas alat peraga. “Jika hari ini masih ada yang memasang di pohon, tanam, itu jelas melanggar aturan KPU dan perda,” katanya.
Untuk itu Panwas mendesak KPU dan Satpol PP segera bertindak. Yakni, menurunkan atau mencopot alat peraga tersebut. “Hari ini sudah tidak ada toleransi bagi caleg, semua harus segera bersih dari atribut parpol,” ujarnya.
Berdasar pantuan RaTu di lapangan, di jalan Basuki Rahmat dan A Yani Timur ada beberapa caleg lokal yang memasang banner di pohon. Parahnya, banner tersebut dipaku. Tapi sayang, sampai sekarang Satpol PP belum mencopoti banner itu.
Nafik melanjutkan, sebenarnya pelanggaran caleg tidak hanya pemasangan banner, tapi juga masalah perizinan.
Sesuai informasi yang diterima panwas, dari 596 caleg ternyata hampir 90 persen caleg tersebut dalam memasang banner, spanduk tidak izin ke Badan Pusat Perizinan Terpadu (BPPT). Padahal, mereka hanya izin, tidak perlu membayar retribusi sama sekali.
“Masak tinggal izin saja, mereka tidak mau. Padahal mereka tidak dipungut retribusi alias gratis,” katanya.
Dia menambahkan, untuk itu pihaknya meminta caleg menyepakati aturan yang berlaku. Sehingga, situasi dan kondisi di Tulungagung tetap bisa terjaga dan kondusif. “Kami ingin Tulungagung tetap terjaga,” ujarnya. (and)

KPU Siapkan Kotak Pileg

2009-02-21T11:55:00.000-08:00

Menurut salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tulungagung Nyadin, pihaknya baru melakukan pengosongan kotak suara dalam minggu ini, karena harus menunggu hingga pelantikan gubernur usai. “Ini sesuai dengan intruksi dari KPU Jatim,” jelasnya.
Berdasarkan hasil pengecekan logistik pemilu dari Jepang tersebut, untuk kondisi kotak suara dan bilik suara yang rusak 77 buah. Rinciannya, 52 bilik dari 5.773 bilik suara dan 25 kotak dari 5.707. Kendati demikian, KPU masih ada cadangan kotak dan bilik suara yang hingga saat ini belum pernah terpakai. KPU masih menyimpan sekitar 2 ribu buah di gudang, namun belum dilengkapi baut dan mur. Nantinya, dari 2.045 TPS, terdapat empat kotak suara dan empat bilik suara. (zaq)

TULUNGAGUNG-Pemilihan legislatif (Pileg) kurang 47 hari lagi. Kesibukan mulai tampak di KPU Tulungagung selaku penyelenggara pemilu. Beberapa hari ini KPU terlihat mulai melakukan pengosongan pada kotak suara berkas Pilgub kemarin. Berkas Pilgub yang terdapat di kotak suara dikeluarkan dari kotak itu.

PKB Akan Tetap Jadi Parpol Besar

2009-02-21T01:12:00.000-08:00

Oleh: Eman Hermawan

Saya termasuk orang yang yakin dan optimis bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan tetap menjadi partai besar pada Pemilu 2009 karena sudah teruji, baik secara politik, kultural, maupun struktural dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Teruji secara politik

1. Meski diserang habis-habisan oleh Masyumi pada pemilu 1955, Partai NU tetap tampil sebagai pemenang ke-3. Harus diketahui bahwa NU punya saham yang sangat besar dalam pembentukan Masyumi. Namun, ibarat air susu dibalas air tubah, orang-orang NU malah dikhianati oleh orang-orang Masyumi. Akibatnya, NU kemudian menyatakan keluar dari Partai Masyumi dan memilih menjadi Partai NU pada tahun 1952. Dalam waktu yang tergolong singkat karena baru didirikan 3 tahun sebelum pemilu 1955, Partai NU ternyata sukses memosisikan diri di atas Partai Komunis Indonesia (PKI) yang saat itu menempati posisi ke-4.

2. Meski dilumpuhkan oleh Golongan Karya (Golkar) dan tentara pada pemilu 1971, Partai NU ternyata berhasil menjadi pemenang ke-2. Bukan rahasia lagi, sejak rezim Orde Lama Soekarno lengser pada tahun 1966 dan digantikan rezim Orde Baru Soeharto, praktis semua kekuatan politik selain Golkar dan tentara dikerdilkan. Golkar dan tentara adalah tiang penyangga Orde Baru yang dianak-emaskan Soeharto. Sementara, kekuatan politik yang lainnya seperti Partai NU dianak-tirikan bahkan sengaja dihalang-halangi untuk tumbuh besar. Meskipun begitu, kebesaran Partai NU tak terbendung.

3. Meski tergolong bayi mengingat baru dilahirkan pada tanggal 23 Juli 1998 oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan kiai-kiai khos NU, PKB berhasil menjadi partai baru yang paling sukses pada pemilu 1999. Pada pemilu 1999 itu, PKB mampu menjadi pemenang pertama di lingkungan partai-partai baru serta sebagai pemenang ke-3 setelah PDIP dan Golkar. Hal ini terjadi berkat kebersamaan antara NU dan PKB yang bekerja sama dengan baik sebagaimana juga terlihat saat ini.

4. Meski sudah digembosi lewat PKB Batutulis serta kasus reposisi Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf, PKB masih tetap bertahan sebagai pemenang ke-3 pada pemilu 2004. Penggembosan sebagaimana dimaksud di atas tidak banyak berpengaruh terhadap perolehan suara PKB pada pemilu 2004 karena karakter para pemilih PKB yang sangat loyal dan ideologis. Katakanlah, mati-hidup mereka ikut PKB. Dengan begitu, pada pemilu 2009 ini, perolehan suara PKB tetap akan besar bahkan diperkirakan akan meningkat. Peningkatan perolehan suara PKB pada pemilu 2009 nanti bukanlah hal yang mustahil karena selain mempunyai basis massa yang loyal dan ideologis di pulau Jawa, PKB juga punya kader-kader muda yang giat bekerja dan bergandengan tangan bersama NU serta para kiai.

B. Teruji secara kultural

1. Meski diserang secara terus menerus dengan stigma Islam yang menyimpang dan terbelakang, penuh syirik, tahayul, bid’ah, dan churafat pada akhir abad ke-19, NU tetap kokoh sampai hari ini. Bahkan, sejumlah hasil survei lembaga independen menyebutkan bahwa orang yang mengaku NU jauh lebih besar jumlahnya daripada Muhammadiyah. Stigma semacam itu hanyalah akal-akalan pihak-pihak yang berkeinginan “memurnikan Islam Indonesia” dari tradisi luhur yang dilestarikan orang-orang NU. Padahal, tradisi merupakan kekayaan bangsa dan keistimewaan Islam Indonesia yang telah mengundang daya tarik peneliti-peneliti, baik dalam maupun luar negeri, untuk mengkajinya. Jadi, sangat tidak berdasar stigma semacam itu, sehingga tak heran jika tradisi masih tetap lestari sampai sekarang. Itulah kenapa NU tetap kokoh menjadi ormas terbesar dan tersebar di Indonesia.

2. Meski mendapat ketidakadilan dan diskriminasi oleh kebijakan politik etis pada awal abad ke-20, di mana para santri tidak boleh masuk pendidikan formal, NU tetap hidup hingga kini. Dengan tidak diperbolehkannya para santri menikmati bangku pendidikan formal, NU justru beruntung karena sebenarnya pendidikan yang diberikan Belanda lewat politik etisnya diarahkan untuk sebesar-besarnya kepentingan Belanda. Tak sebatas itu, pendidikan formal yang berijazah dan berorientasi kerja semata yang mulai diperkenalkan di era politik etis tersebut ternyata telah membuat dunia pendidikan Indonesia terpuruk karena paradigma (kaca mata) pendidikan dalam politik etis dibangun di atas filsafat positivisme yang tidak percaya kepada sesuatu yang tidak terlihat mata. Dengan begitu, menjadi terang-benderang bahwa atheisme dan komunisme dilahirkan dari rahim pendidikan formal. Dilarangnya para santri mengeyam pendidikan formal kala itu telah menyelamatkan pendidikan pesantren dari keterpurukan.

C. Teruji secara struktural

1. Meski dihajar habis oleh kebijakan Moh. Hatta melalui program Restrukturisasi dan Rasionalisasi Tentara pada tahun 1948, toh sampai hari ini NU tidak mati-mati juga. Kebijakan Restrukturisasi dan Rasionaliasi Tentara merupakan upaya terencana dan sistematis untuk menyingkirkan para pejuang dan laskar NU seperti Laskar Hisbullah dan Sabilillah yang mati-matian meraih kemerdekaan dan mempertahannya. Syarat-syarat untuk menjadi Tentara Nasional Indonesia dipersulit, sehingga para pejuang dan laskar NU yang umumnya tidak pernah sekolah formal dan atau tidak punya pengalaman pendidikan formal kemiliteran tidak bisa menjadi tentara. Itulah kenapa NU tidak pernah memiliki Jenderal. Hanya saja, kenyataan yang demikian tidak membuat NU mati. NU tetap hidup sepanjang masa karena mampu meletakkan upaya peminggiran terhadap NU sebagai energi.

2. Meski dihantam oleh politik pembangunan Orde Baru, di mana para petani di desa dipaksa mensubsidi orang kaya di kota lewat produk-produk pertanian yang murah, tapi warga NU tidak pernah menyerah dan putus asa. Memang, politik pembangunan ala rezim Orde Baru pimpinan Soeharto bertujuan untuk menyingkirkan para petani yang hampir semuanya adalah warga NU ke pinggir. Namun demikian, berkat kuatnya sikap pantang menyerah di bawah tekanan Orde Baru yang akhirnya runtuh pada tanggal 21 Mei 1998 tersebut, warga NU membuktikan bisa tegak-berdiri hingga detik ini.

3. Meski dikebiri lewat kebijakan fusi partai-partai Islam yang memaksa Partai NU menjadi penopang utama berdirinya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun 1973 dan taktik “massa mengambang” khas Orde Baru yang digagas oleh Ali Moertopo yang mendesak warga nahdliyin di desa-desa bersikap pasif dalam politik, tapi NU tetap tegak kokoh berdiri.

Dari sini nampak jelas bahwa sesungguhnya NU punya titik PERTAHANAN dan PERTUMBUHAN yang sangat kokoh dan tidak mudah diruntuhkan, baik secara struktural maupun kultural. Tinggal PKB bersama NU yang akan merawat dan mengembangkannya. Itulah modal dasar PKB sebagai partai politik yang telah dilahirkan NU. Dengan ditinggal tidur pun, PKB tetap akan punya suara besar.

Meskipun begitu, manusia tetap diwajibkan berusaha atau ikhtiar seperti yang sudah dicontohkan KH Wahab Chasbullah tatkala beliau pulang ke rumahnya di lingkungan pesantren Tambak Beras. Saat itu, KH Wahab Chasbullah mendapati jendera rumahnya dibiarkan terbuka begitu saja. Melihat jendela rumahnya terbuka, KH Wahab Chasbullah buru-buru menutupnya sambil berkata “di sini memang dijamin tidak ada pencuri yang berani masuk, tapi sebagai manusia, kita wajib bertawakal.” Meneladani sikap KH Wahab Chasbullah tersebut, maka sudah pasti kita wajib menjaga rumah politik kita yang bernama PKB untuk tetap menjadi partai besar yang akan mendedikasikan seluruh kerja kerasnya demi tercapainya kualitas hidup warga NU dan masyarakat Indonesia. Sedia payung sebelum hujan adalah pilihan yang bijak. []

Penulis adalah Ketua DPP PKB dan Ketua Umum DKN Garda Bangsa

Caleg PKB Amankan Suara dengan Simulasi Pencontrengan

2009-02-21T01:11:00.001-08:00

Untuk daerah pemilihan Jakarta, kendatipun dikenal kota metropolitan dengan asumsi mayoritas warga lebih terbuka kesempatan untuk memperoleh informasi ternyata pembekalan simulasi pencontrengan masih gencar dilakukan. Hal ini diungkap H Mansur Saeroji salah satu caleg PKB DPRD DKI Jakarta dapil Jakarta Barat saat bersilaturahmi dengan tim sukses dan relawannya di Aula Sakinah AT-Tahriah Pegadungan Jakarta Barat (17/02/2009).

“Jangan salah, di Jakarta masih banyak warga yang masih tradisional yang belum mendapat informasi atau belum mengerti cara mencontreng. Selain sosialisasi juga untuk mengamankan suara sah, simulasi seperti ini sangat penting,” katanya.

Mansur yang masih menjabat sebagai Wakil Komisi E DPRD Jakarta menegaskan upaya pembekalan pada tim sukses dan tim relawan sangat menentukan mengingat tim relawan adalah perpanjangan tangan dari caleg yang diusung.

“Kader-kader itulah perpanjangan tangan caleg, kalau warga sudah tentukan pilihan partainya yang benar dan caleg yang benar, jangan sampai salah mencontreng di hari H,” ungkap Mansur.

Sementara itu, dari hasil pengamatan media online dpp-pkb, setiap harinya selalu ada saja calon legislatif dari berbagai daerah sengaja datang untuk memesan cetak kertas suara di sekretariat DPP PKB di jalan sukabumi No 23 Jakarta Pusat. Kertas yang nyaris mirip dengan kertas suara yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum sengaja didesaind khusus dengan nama para caleg PKB demi memudahkan sosialisasi.(rif)

Karding : PKB Yakin Mampu Raih 20 % suara

2009-02-21T01:04:00.000-08:00